Jakarta, Frekuensi Informasi – Mantan Menko Polhukam Prof Mahfud MD mendesak program makan bergizi gratis (MBG) yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) distop.
Ia berharap Badan Gizi Nasional (BGN) memutus kontrak yang sudah berjalan dengan memberikan kompensasi proyeksi keuntungan kepada 27 ribu SPPG. Jika sistem yang sudah berjalan ini tetap berjalan, maka potensi keracunan yang menimpa pelajar akan terus terjadi.
Mahfud MD mengatakan, MBG ini tetap menjadi kelanjutan bencana dunia pendidikan yang dicelakaan.
Sejak awal pihaknya sudah berteriak, yang pertama banyak korupsinya dan penataan tidak profesional, sehingga banyak orang keracunan. Kemudian, respons pemerintah sudah cukup bagus. Menangkap Dadang Hindayana dan dua lain, ditambah satu atas dugaan korupsi. Kemudian Presiden Prabawo mengganti dengan pemimpin baru, Sudaryono.
Mahfud menilai bahwa Sudaryono adalah sosok yang bagus, namun gagal. Pasalnya ia harus melanjutkan sistem yang sudah berjalan.
“keracunan lebih banyak daripada yang dulu dan tempat tersebar di seluruh Indonesia,” ucap Mahfud di kanal YouTube pribadinya, dikutip Minggu, 20 September 2026.
Pada tahun pertam terdapat 12.658 orang keracunan, dan sampai awal September 2026 sudah mencapai 51 ribu orang Dari 8 bulan di tahun 2026, itu jmlahnya tiga kali lipat di tahun kemarin. Mahfud menilai ini seperti bencana berkelanjutan. Meskipun Sudaryono secara kapasitas cekatan, namun terjebak dari situasi, tidak bisa mengatasi.
SPPG Harus Diproses Hukum
Menurutnya, SPPG yang menyebabkan keracunan saat ini dibiarkan oleh pemerintah. Mereka tidak dikenai pidana, meski menyebabkan dugaan keracunan. “Harusnya di proses hukum, dijelaskan kepada masyarakat, teguran ada. tidak ada yang dipidana. Jelas membahayakan nyawa,” paparnya.
Ia menilai jika MBG tetap seperti sekarang, sulit akan baik. Mungkin tetap akan menimbulkan keracunan besar
Putus Kontrak Seluruh SPPG Mahfud mendesak pemerintah perlu melakukan perubaha sistem secara besar-besaran. Ketika setiap SPPG harus menyediakan 2.000 porsi setiap hari, ini seperti orang pesta setiap hari. Hari pertama berjalan baik, bagaimana hari berikutnya?.
Saat ini sudah ada 800 an SPPG yang diputus kontrak oleh pemerintah. Pemerintah harus berani mengambil tindakan meski harus memberikan kompensasi kepada SPPG yang sudah telanjur tanda tangan kontrak.
Konon, informasi yang ia dapat, BGN sudah menjalin kontrak dengan 27 ribu SPPG. Jadi program yang sedang berjalan saat ini terjebak pada kontrak yang dibuat pimpinan dulu hingga ratusan miliar. Kecuali pemerintah mengambil tindakan memutus kontrak,
“Menurut saya harus diputus kontrak, mereka ini sudah dibayar, sudahlah bayar kontrak dengan potensi keuntungan, kembalikan uangnya,” ujarnya. “Tutup MBG, kemudian dilaksanakan berbasis desa. Masaknya di sekolah-sekolah, itu lebih aman,” ujarnya. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bisa digandeng, sehingga koperasi punya pekerjaan.
Berbasis makanan di situ, ekonomi berjalan. Makanan jadi tidak basi. “Putus kontrak, berapa (biaya) yang sudah dikeluarkan. Konon satu kontrak Rp2,5 miliar dikalikan. ini akan selamat sedikit demi sedikit dan semakin bagus,” ujar dia.
“Daripada setiap hari rugi Rp1 triliun, keracunan banyak,” pungkasnya. (*)
Artikel ini adalah bagian dari Mitra Promedia Group dan sudah tayang dengan judul “Atasi Keracunan MBG, Mahfud MD Desak Kontrak Seluruh SPPG Diputus, Ditata Ulang Dari Awal “
