Jakarta, Frekuensi Informasi – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai sulit dipercaya apabila seorang menteri tidak mengetahui praktik suap yang diduga melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan kementeriannya.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat menanggapi kasus dugaan suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka berasal dari unsur pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pihak swasta, hingga perusahaan.
Mahfud menyoroti keterlibatan sejumlah pejabat dan orang yang disebut memiliki kedekatan dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
“Ya, menurut saya hampir mustahil untuk tidak tahu ya. Sampai pejabat-pejabat setingkat eselon 1 terlibat itu, apalagi sampai ada tiga orang gitu. Empat semuanya yang dianggap orang dekat,” kata Mahfud dalam program Kompas Petang yang ditayangkan Kompas TV, Minggu (20/9/2026).
Menurut Mahfud, rangkaian perkara tersebut perlu dilihat secara menyeluruh. Ia menduga praktik yang sedang diusut KPK bukan sekadar tindakan individual, mengingat adanya keterlibatan sejumlah pejabat dalam struktur kementerian.
“Itu menurut saya agak terstruktur kegiatannya. Tapi kita lihat saja perkembangannya nanti. Terstruktur itu artinya memang yang paling atasnya sangat diduga kuat ya, bahwa itu tahu,” ujarnya.
Mahfud kemudian meminta KPK mengusut perkara tersebut hingga tuntas. Ia mengingatkan agar penyidikan tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain.
“Oleh sebab itu KPK harus beri kap seperti ini. Jangan sampai apa? Seperti banyak kasus. Hanya dilokalisir kepada beberapa orang,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.
Dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB Summarecon tersebut, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Mereka antara lain Lampri selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, serta Adrianto Pitojo Adhi selaku Presiden Direktur Summarecon.
KPK juga menetapkan Rizal Pahlevi yang disebut berperan sebagai perantara.
Selain itu, terdapat Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry yang disebut memiliki kedekatan dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Keterlibatan sejumlah pejabat dalam perkara tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pihak di level pimpinan mengetahui dugaan praktik suap yang berlangsung di lingkungan kementerian.
Namun, penilaian mengenai ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain tetap menjadi bagian dari proses penyidikan dan pembuktian hukum yang dilakukan KPK.
Nusron Mengaku Tak Tahu
Sementara itu, Nusron Wahid sebelumnya mengaku tidak mengetahui secara detail duduk perkara dugaan suap pengurusan HGB Summarecon tersebut.
Saat dimintai tanggapan mengenai substansi perkara yang tengah disidik KPK, Nusron mengatakan dirinya tidak mengetahui detail kasus tersebut.
“Enggak tahu (duduk perkara kasus suap di Summarecon itu seperti apa),” kata Nusron, Jumat.
Nusron juga membantah anggapan bahwa dirinya menghilang setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan penggeledahan di lingkungan ATR/BPN.
Meski namanya beberapa kali muncul dalam perkembangan perkara, Nusron mengatakan proses pembuktian sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Ia menegaskan ATR/BPN menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK. Kementerian, kata dia, juga akan membantu proses penyidikan tersebut.
“Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini,” ujar Nusron.
Menurut Nusron, pengungkapan kasus tersebut juga harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pelayanan pertanahan. Ia memastikan pelayanan publik di lingkungan ATR/BPN tetap berjalan meski sejumlah pejabat kementerian terseret perkara hukum.
Sementara itu, KPK masih memiliki ruang untuk mendalami perkara tersebut, termasuk menelusuri alur pengurusan HGB, pihak-pihak yang diduga terlibat, serta kemungkinan adanya peran pihak lain di luar para tersangka yang telah diumumkan. (Joe)
