Tangerang, Frekuensi Informasi – Sekelompok warga membubarkan kegiatan ibadah jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di rumah doa yang berada di Kampung Periuk, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Minggu (20/9/2026) siang sekitar pukul 10.30 WIB. Saat itu, sekitar 40 jemaat sedang melaksanakan ibadah di dalam bangunan rumah doa.
Suasana tenang mendadak berubah menjadi kepanikan setelah sekelompok massa datang dan berteriak-teriak dengan kata-kata keras dari luar bangunan.
Situasi kian mencekam ketika salah seorang warga diketahui mendatangi lokasi sambil membawa senjata tajam berupa arit rumput.
Massa yang tersulut emosi kemudian memaksa seluruh jemaat keluar dari area peribadatan dan menggembok pintu masuk bangunan rumah doa secara sepihak.
Penatua Rumah Doa GKPI, Surya Sarjono Lumban Gaol, menceritakan kembali momen mencekam yang dialami para jemaat saat penggerudukan berlangsung.
“Kami lagi ada di dalam, pas ibadah. Tahu-tahu orang itu sudah mengeluarkan kata-kata keras. Jemaat ya panik,” ungkap Sarjono saat ditemui di lokasi kejadian, Senin (21/9/2026).
Di tengah situasi yang memanas, pihak pengurus berusaha tetap tenang untuk meredam kepanikan jemaat agar suasana di dalam ruangan tetap terkendali. Penggerudukan diduga spontan Terkait pemicu penggerudukan tersebut, Sarjono menjelaskan bahwa aksi massa diduga berawal dari stigma dan persepsi sebagian warga yang menganggap rumah doa tersebut tidak mengantongi izin resmi.
Ia membantah anggapan bahwa pihak rumah doa tidak terbuka kepada warga sekitar. Menurut dia, pihak pengurus selalu melayangkan surat pemberitahuan secara berkala kepada pihak-pihak yang berwenang.
“Ya, kalau persepsi mereka mungkin begitu, tanpa izin. Tapi kalau surat pemberitahuan kan selalu kita berikan kepada pihak-pihak yang berkompeten,” tutur Sarjono.
Selama empat tahun rumah doa berstatus sewa tersebut berdiri, hubungan dengan masyarakat sekitar disebut terjalin harmonis dan tidak pernah diwarnai konflik. “Sudah berdiri empat tahun dan selama ini warga welcome,” ujar Sarjono. Sarjono menduga aksi tersebut merupakan luapan emosi spontan tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu.
Hal senada disampaikan Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah. Ia menilai aksi massa dipicu oleh kekhilafan spontan dan tidak memiliki motif khusus lainnya.
Mediasi dan minta maaf Untuk mencegah konflik meluas, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tangerang menggelar musyawarah dan mediasi pada Minggu malam di Aula Kantor Kecamatan Rajeg.
Pertemuan tersebut dihadiri Bupati Tangerang Maesyal Rasyid, Staf Khusus Kementerian Agama Bidang Kerukunan umad beragama, Gugun Gumilar, perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah, jajaran Muspika Rajeg yang terdiri dari camat, kapolsek, dan lurah, perwakilan warga dan tokoh masyarakat, serta pengurus dan jemaat Rumah Doa GKPI.
Dalam forum mediasi tersebut, perwakilan warga yang mendatangi lokasi, Aji Cahyono Putra alias Gozil, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh jemaat atas tindakannya membawa senjata tajam yang sempat memicu ketakutan. Usai mediasi, ia juga membuat video permohonan maaf berdurasi 30 detik yang saat ini beredar luas di media sosial.
Dalam forum mediasi tersebut, perwakilan warga yang mendatangi lokasi, Aji Cahyono Putra alias Gozil, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh jemaat atas tindakannya membawa senjata tajam yang sempat memicu ketakutan. Usai mediasi, ia juga membuat video permohonan maaf berdurasi 30 detik yang saat ini beredar luas di media sosial.
“Dengan ini, saya atas nama pribadi Aji Cahyono Putra garis miring Gozil, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada umat Kristen yang tadi siang terjadi kerusuhan di lapangan karena kekhilafan saya pulang haul dan saya membawa arit rumput… Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya,” tutur Aji.
Pihak jemaat GKPI yang diwakili oleh Hadi Sucipto dan Sarjono menyatakan menerima permohonan maaf tersebut secara terbuka demi merawat toleransi dan kedamaian antarumat beragama. Kemudian, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai.
“Kami menerima penyelesaian secara damai dan tidak akan mempermasalahkan persoalan ini lebih lanjut,” tuturnya.
Kesepakatan damai disahkan melalui penandatanganan surat pernyataan bersama. “Kami mengambil sikap untuk damai karena ajaran kami mengajarkan kasih. Pak Bupati dan Pak Camat juga berjanji akan membantu memfasilitasi tempat bagi kami untuk beribadah ke depannya,” jelas Sarjono.
Polisi tutup penyelidikan hukum Seiring terciptanya kesepakatan damai dan tidak adanya laporan resmi dari pihak gereja. Polresta Tangerang memastikan proses hukum atas insiden penggerudukan dan dugaan kepemilikan senjata tajam dihentikan. Indra Waspada menegaskan bahwa fokus utama kepolisian saat ini adalah menjaga kondusivitas keamanan masyarakat.
“Sudah. Sudah damai. Kan sudah damai dan pak pendeta tidak melaporkan terkait hal ini,” kata Indra Waspada saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Senin.
Ia turut mengimbau masyarakat luas untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu liar yang beredar di media sosial serta menghormati kesepakatan damai yang telah dibuat oleh kedua pihak.
Nasib rumah doa Meskipun situasi di lapangan telah diredam, kegiatan ibadah di rumah doa tersebut terpaksa dihentikan untuk sementara waktu. Bangunan yang sebelumnya dikunci secara sepihak oleh massa kini pengunciannya telah diserahkan sepenuhnya kepada pengurus gereja atas arahan Kementerian Agama.
Pintu bangunan tampak dikunci rapat dan sepi tanpa aktivitas peribadatan sambil menunggu solusi serta fasilitasi tempat ibadah sementara dari Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Amnesty Desak Pelaku Tetap Diproses Hukum Penyelesaian kasus yang berujung pada penutupan sementara tempat ibadah dan penghentian proses hukum tersebut mendapat kritik dari organisasi hak asasi manusia Amnesty International Indonesia.
Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mendesak aparat kepolisian untuk tetap memproses hukum para pelaku pembubaran ibadah dan pengguna senjata tajam. Menurut Wirya, penyelesaian melalui mediasi tanpa sanksi pidana berisiko memberikan preseden buruk bagi perlindungan kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi.
“Penyelesaian hukum dalam kasus ini sangat penting. Mediasi tanpa proses hukum mengirimkan pesan keliru ke masyarakat luas bahwa membubarkan kegiatan ibadah yang dijamin oleh Konstitusi dapat diselesaikan secara musyawarah tanpa adanya pertanggungjawaban hukum,” tegas Wirya dalam keterangan tertulisnya, Senin.
Wirya turut membandingkan penanganan kasus ini dengan insiden perusakan tempat retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, pada 2025. Ketika kepolisian menetapkan delapan orang sebagai tersangka hingga perkara tersebut berlanjut ke pengadilan.
Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mendesak aparat kepolisian untuk tetap memproses hukum para pelaku pembubaran ibadah dan pengguna senjata tajam. Menurut Wirya, penyelesaian melalui mediasi tanpa sanksi pidana berisiko memberikan preseden buruk bagi perlindungan kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi.
“Penyelesaian hukum dalam kasus ini sangat penting. Mediasi tanpa proses hukum mengirimkan pesan keliru ke masyarakat luas bahwa membubarkan kegiatan ibadah yang dijamin oleh Konstitusi dapat diselesaikan secara musyawarah tanpa adanya pertanggungjawaban hukum,” tegas Wirya dalam keterangan tertulisnya, Senin.
Wirya turut membandingkan penanganan kasus ini dengan insiden perusakan tempat retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, pada 2025, ketika kepolisian menetapkan delapan orang sebagai tersangka hingga perkara tersebut berlanjut ke pengadilan.
Selain mendesak proses pidana tetap berjalan, Amnesty meminta Pemerintah Kabupaten Tangerang segera membuka kembali akses Rumah Doa GKPI. Amnesty juga mendesak pemerintah mengevaluasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang sering kali disebut disalahgunakan untuk menghambat hak peribadatan kelompok minoritas. (Kris)
