Kab. Bekasi, Frekuensi Informasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi disorot tajam. Pembangunan Perumahan Logam Bangun Setia (LBS) 2 di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, dinilai gagal memenuhi standar. Imbasnya, banjir, drainase mampet, jalan rusak, hingga mengakibatkan korban jiwa anak tenggelam.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Jiovanno Nahampun mendesak Plt Bupati Bekasi dan OPD terkait turun langsung. Bukan hanya mengecek berkas, tapi melihat kondisi nyata di lapangan.
“Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu tinjau izin pembangunan Perumahan LBS 2 yang terletak di wilayah Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung karena sarana prasarana kurang diperhatikan,” kata Jiovanno kepada wartawan, Minggu (13/9).
Sorotan utama tertuju pada dokumen teknis. Jiovanno mengatakan, Analisis Dampak Lingkungan Andalin dan Siteplan perumahan ini patut dipertanyakan.
Pantauan di lapangan kata Jiovanno, terdapat 3 aspek yang sangat penting dipethatikan seris, yakni:
- Banjir melanda sejumlah titik pada akhir 2025. “Drainase cukup bermasalah dan aliran pembuangan juga saya lihat bermasalah,” ungkapnya.
- Jalan rusak akibat aktivitas pembangunan blok lain yang tidak ditangani. Apalagi, jalan yang sedikit rusak akibat ada tahap pembangunan di wilayah blok lain.
- PSU mangkrak, kewajiban pengembang menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas disebut tidak berjalan sesuai ketentuan.
“Saya penghuni Perumahan LBS 2, jadi saya tahu kondisinya,” tegas Jiovanno.
Korban Jiwa: Danau Buatan Jadi Ancaman Anak
Yang paling miris kata Jiovanno menyinggung keberadaan danau buatan atau tempat penampungan air di kawasan LBS 2 menjadi acaman keselamatan anak-anak.
“Faktanta, tempat penampungan air atau danau buatan pernah terjadi ada korban tenggelam dan merenggut nyawa anak kecil,” katanya.
Menurutnya, ini bukan insiden biasa. Ini bukti nyata abainya aspek keselamatan dalam perencanaan dan pengawasan kawasan permukiman.
“Dan ini tidak boleh dibiarkan. Evaluasi Total mulai Dari Izin Sampai Lapangan, ” tegad Jivanno sembari menegaskan agar Plt Bupati Bekasi tidak menunggu laporan dinas, harus cek langsung.
“Saya akan meminta Plt Bupati Bekasi untuk cek ke lapangan,” tegasnya.
Ia juga menunjuk 4 OPD yang wajib dievaluasi: DPMPTSP, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Disperkimtan, hingga Dinas Perhubungan*. Evaluasi perizinan, pembangunan fisik, PSU, dan rekomendasi teknis.
“Jangan sekali-kali melupakan pelanggaran yang ada di Perumahan LBS 2,” tandasnya.
Kasus LBS 2 membuka borok Persetujuan perijinan, kata Jiovanno. Jika dokumen Andalin dan Siteplan memang betul-betul melalaui kajian yang konprehensif, mengapa banjir tetap terjadi. Jika PSU wajib diserahkan, mengapa jalan rusak dan drainase tak berfungsi. Jika keselamatan jadi prioritas, mengapa danau buatan tanpa pengaman hingga menelan korban.
“Pemkab Bekasi kini ditantang: mau tetap jadi penonton atau bertindak tegas mengevaluasi dan menjatuhkan sanksi terhadap pengembang yang abai kewajiban. Warga LBS 2 sudah cukup jadi korban, jangan ada lagi korban korban lain, ” Kata Jiovanno. (M. Aritonang)
