Keb. Bekasi, Frekuensi Informasi – Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-3201 Tahun 2026, tertandatangan Mendagri, Muh Tito Karnavian tanggal 8 Oktober 2026, secara resmi memberhentikan Ade Kuswara Kunang dari jabatan Bupati Bekasi masa jabatan 2025–2030.
Keputusan Mendagri tersebut mulai berlaku pada tanggal 22 September 2026. Untuk selanjutnya, DPRD bersidang untuk mengisi kursi nomor 1 di Kabupaten Bekasi tersebut.
Hasil patipurna DPRD Kabupaten Bekasi,bsepakat mengusulkan Wakil Bupati, Asep Surya Atmaja sebagai penggantinya duduk menjadi Bupati definitif melanjutkan masa bhakti 2025-2030.
Surat keputusan tersebut didasarkan pada salinan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2026/PN Bdg tertanggal 14 September 2026 yang menyatakan Ade Kuswara terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun dan denda sebesar Rp300 juta. Apabila denda tidak dibayar, hukuman tersebut diganti dengan pidana penjara selama 100 hari.
Pemberhentian tersebut juga memperhatikan surat Gubernur Jawa Barat Nomor 9410/OD.03.02/PEMOTDA tertanggal 1 Oktober 2026 tentang usulan penetapan pemberhentian Bupati Bekasi atas nama Ade Kuswara Kunang.
Sementara itu, DPRD Kabupaten Bekasi mengusulkan Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi untuk sisa masa jabatan 2025–2030 dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Jumat (16/10).
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron Hanas mengatakan pengusulan tersebut dilakukan setelah DPRD menerima surat pemberhentian Ade Kuswara pada 12 Oktober 2026.
“Seluruh tahapan pengusulan di DPRD berjalan sesuai regulasi. Surat pemberhentian diterima pada Senin (12/10), lalu kami membuat surat permohonan pelaksanaan paripurna pada Selasa (13/10). Setelah itu, digelar rapat pimpinan dan rapat badan musyawarah. Sekarang diusulkan penetapan bupati definitif,” kata Ade Sukron.
Ia mengatakan hasil pengusulan tersebut selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Gubernur Jawa Barat.
“Rencananya Senin kami sampaikan suratnya kepada gubernur untuk selanjutnya diteruskan ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri. Tahapan selanjutnya menjadi kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya.
Sementara itu, Asep Surya Atmaja mengatakan dirinya akan mengikuti proses pengusulan hingga penetapan oleh pemerintah pusat.
“Saya mengikuti proses saja. Setelah ini pengusulan ke provinsi, lalu Kemendagri. Setelah itu, mungkin bisa dilaksanakan pelantikan. Jadi, saya mengikuti proses saja,” kata Asep. (MA)
