Jakarta, Frekuensi Informasi – Sejumlah pemerintah daerah (pemda) memutuskan untuk mengalihkan pembelajaran jarak jauh. Di Pontianak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mengeluarkan pengumuman agar PAUD, SD, dan SMP negeri maupun swasta di Kota itu untuk belajar secara daring pada 10 Agustus 2026 akibat harhutla.
Memilih belajar daring karena asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah berpotensi menyebabkan anak-anak mengalami gangguan inspeksi saluran pernapasan akut.
Begitu pula di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya tercatat kembali membuka opsi pembelajaran jarak jauh bagi sekolah yang terpapar kualitas udara buruk akibat karhutla.
Keputusan ini diambil setelah sebelumnya dinas pendidikan memberlakukan pembelajaran tatap muka terbatas mulai 29 Oktober 2026.
Di Sumatera Utara, juga sama. Seluruh sekolah di wilayah tersebut harus menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat karhutla pada 16-21 Oktober 2026.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, potensi learning loss akibat karhutla tidak hanya terjadi karena sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau diliburkan, dikutip dari Kompas.com edisi 6 November 2026./
Menurut dia, ketimpangan akses berkontribusi lebih jauh pada turunnya capaian pembelajaran. Sebab, tidak semua anak memiliki perangkat yang memadai untuk memaksimalkan dirinya meraih ilmu.
Oleh karenanya, Ubaid meyakini, kebijakan belajar daring yang diberlakukan secara seragam justru berpotensi memperlebar ketimpangan pendidikan. Di sisi lain, ia memahami, masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan memaksakan anak kembali ke sekolah saat kualitas udara di area terdampak masih membahayakan kesehatan.
Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang pendidikan adalah salah satu kegiatan yang paling terdampak ketika karhutla terjadi. Kegiatan belajar dari rumah atau jarak jauh di sejumlah daerah masih terbentur dengan infrastruktur telekomunikasi. Ia juga menyoroti biaya tambahan bagi keluarga ketika anak-anak harus mengikuti PJJ.
Terlebih, proses pembelajaran melalui PJJ pun terkadang tidak seefektif dibandingkan pembelajaran langsung di kelas.
Bentuk penyesuaian lain, seperti penyesuaian jam belajar dan pembatasan aktivitas juga tidak lepas dari risiko.
Kurniasih mengemukakan, dampak dari belajar tidak maksimal bukan hanya jangka pendek, melainkan jangka panjang. Dalam jangka panjang, hal ini berdampak pada penurunan capaian akademik.
Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa gangguan yang terjadi terhadap proses belajar mengajar akibat bencana asap berdampak pada psikologis dan fokus anak.
Karhutla, kata dia, bisa juga menyebabkan terganggunya pertumbuhan anak di masa emas pertumbuhannya karena paparan asap.
Anak yang sering sakit dan asap Karhutla yang bisa memperparah penyakit yang sudah ada dapat menghambat pertumbuhan anak-anak.
Bahkan, paparan partikulat halus dapat memicu respons peradangan dan memberi beban pada sistem kardiovaskular. Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak banyak terhambat yang berimplikasi pada prestasi belajarnya.
Gangguan ISPA turut membuat istirahat anak menjadi kurang berkualitas sehingga berpengaruh juga pada saat belajar di sekolah.
Jangan jadi pilihan tunggal Ubaid pun menyarankan agar pemerintah pusat dan daerah tidak menjadikan opsi belajar jarak jauh sebagai pilihan tunggal. Opsinya, kata Ubaid, bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah dan kebutuhan murid.
Dia menyarankan agar pemerintah melakukan asesmen untuk memetakan ketertinggalan belajar setiap siswa, terutama kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.
Asesmen tersebut jangan hanya menghitung lamanya hari sekolah ditutup, tetapi juga mengukur seberapa jauh kemampuan belajar anak terdampak. Lewat asesmen, sekalipun pembelajaran harus dilakukan secara daring, pemerintah dapat memperbaikinya di kemudian hari.
Sementara Kurniasih, mengusulkan kesiapsiagaan di satuan pendidikan untuk menghadapi Karhutla sebagai bentuk penyelamatan. Sejak awal, misalnya, sudah disiapkan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi berbagai risiko yang terjadi ketika Karhutla menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan sekolah.
Salah satu caranya adalah dengan menyediakan masker ketika tetap dilakukan proses belajar mengajar di sekolah. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada siswa, guru dan tenaga kependidikan, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit saluran pernapasan.
Ketiga, ia meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan menengah membuat arahan kebijakan pembelajaran yang fleksibel di daerah terdampak karhutla. Ketika karhutla dalam kondisi parah dan berbahaya, model PJJ bisa segera ditetapkan, dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya.
Keempat, menyiapkan dukungan psikososial bagi siswa. Pendampingan psikologis perlu diberikan terutama bagi anak-anak yang terdampak asap dan harus mengalami perubahan lingkungan belajar yang membuat mereka banyak melakukan penyesuaian perilaku.
Kelima, melibatkan orangtua dan masyarakat dalam mengantisipasi penyesuaian kegiatan belajar-mengajar saat terjadi Karhutla yang cukup berat. Sebab, ketika PJJ diterapkan, maka orangtua yang menjadi pendamping anak dalam belajar di rumah. (Joe)
