Makassar, Frekuensi Informasi – Spanduk bertuliskan Karhutla Bencana Nasional terbentang di bawah Fly Over Jalan AP Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan. Di dalamnya terdapat gambar seseorang menggunakan masker dan bersanding dengan orangutan.
Aksi tersebut oleh Mahasiswa yang tergabung dalam Komite Rakyat Demokratik (Komrad) dengan membentangkan spanduk raksasa di bawah Fly Over Jalan AP Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (28/10/2026).
Aksi yang bertepatan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2026 ini menyuarakan desakan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) segera ditetapkan sebagai bencana nasional.
“Prabowo beserta jajaran tidak mampu menetapkan bencana nasional, maka kami bersama-sama di Komrad menetapkan bahwa rezim Prabowo-Gibran itu adalah bencana nasional, bukan karhutlanya, tetapi rezimnya yang bencana nasional,” kata Koordinator Lapangan Komrad, Nurhidayat, Rabu (28/10/2026).
Massa aksi menilai dampak karhutla telah masuk dalam tahap kritis karena tidak hanya merusak ekosistem nasional, tetapi juga mulai menimbulkan dampak lintas negara.
Pihaknya juga menyoroti ancaman terhadap keberlangsungan satwa.
Pembakaran hutan dinilai merenggut ruang hidup satwa yang statusnya dilindungi oleh undang-undang. “Bayangkan bagaimana luasan wilayah jelajah mereka. Mereka distatuskan sebagai hewan dilindungi, tapi siapa yang melindungi mereka? Hutannya dibabat, sedangkan kondisi satwa liar tidak pernah mendapat atensi tegas dari negara,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya perlindungan terhadap keberadaan hewan endemik dan mendesak penegakan hukum tanpa kompromi bagi para pelaku pembakaran hutan.
“Hewan-hewan endemik seperti di Sulawesi Selatan harus diprioritaskan. Satwa dilindungi dijaga, sementara pembakar hutan tidak usah dilindungi. Harus ada tindakan tegas,” tambahnya.
Dalam pernyataannya, Komrad juga menyuarakan kritik terhadap pemerintah yang dinilai lambat dan kurang tegas dalam menangani penanggulangan karhutla di berbagai wilayah.
“Hari ini, tepat momentum Sumpah Pemuda, kami mengangkat isu karhutla karena semua mata memandang pada masalah ini. Yang kami minta adalah penetapan bencana nasional karena dampaknya sudah merembes ke wilayah internasional,” tegasnya.
Massa aksi menyatakan penanganan karhutla mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan warga.
“Jika rezim tidak mampu menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, maka kami menilai yang menjadi bencana nasional sebenarnya adalah rezim itu sendiri,” katanya. (AND)
