Bandung, Frekuensi Informasi – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi Sidak ke proyek data center AI Campus 2 (CGK4) milik BDx di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, untuk memastikan investasi pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI) senilai Rp 3,5 triliun tersebut tidak mengorbankan kepentingan masyarakat, terutama terkait penggunaan air dan dampak lingkungan.
Dia ingin melihat langsung sejumlah persoalan yang menjadi perhatian publik. Terutama menyangkut kebutuhan air untuk operasional pusat data tidak mengganggu pasokan bagi sektor pertanian dan bahan baku PAM.
Selain itu, dia meminta proses analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dilakukan secara transparan.
Menurut Gubernur Provinsi Jawa Barat itu, kebutuhan air menjadi persoalan penting yang harus dihitung sejak awal. Karena jati luhur merupakan salah satu intake bahan baku air kebeberapa penjuru.
Sebab, konsumsi air proyek tersebut diperkirakan meningkat seiring pengembangan fasilitas. Berdasarkan penjelasan yang diterimanya dari Dirut PDAM Gapura Tirta Rahayu Purwakarta, kebutuhan air BDx pada pengembangan berikutnya bisa mencapai 384 liter per detik (LPS) atau sekitar 33.000 meter kubik per hari.
Sementara itu, pada tahap awal kebutuhannya sekitar 6.000 meter kubik. “Jangan sampai pas di perjalanan di Indonesia itu kalau sudah ribut-ribut politik, kasihan pengusaha harus fight dari sekarang. Airnya cukup enggak? Mengganggu petani enggak?” kata Dedi, Selasa (29/9/2026). Dedi menjelaskan, BDx tidak mengambil air secara langsung dari PJT II, melainkan membeli air melalui PDAM setelah dialirkan dari Jatiluhur.
“Kalau ini kan ngambilnya tetap dari Jatiluhur, tapi masuk di PDAM. Maksudnya ngambil airnya dari Jatiluhur, masuknya ke PDAM, beli airnya dari PDAM. Kan beda,” ucapnya. Dia mengingatkan, air dari Jatiluhur juga telah dialokasikan untuk sejumlah wilayah, termasuk Bekasi, Karawang, Subang hingga Jakarta. Oleh sebab itu, kebutuhan industri harus dihitung agar tidak mengurangi jatah air pertanian dan masyarakat.
Selain air, Dedi meminta DLH Kabupaten Purwakarta membuka proses penyusunan Amdal kepada publik, termasuk mengumumkan nama konsultan dan pakar yang terlibat.
“Amdal ini barang publik, bukan barang privat,” tegasnya. Dia juga meminta konsultan menjelaskan hasil kajian melalui media sosial agar masyarakat bisa mengetahui dasar analisis mengenai dampak proyek, termasuk kebisingan dan penggunaan air.
Amdal masih dalam proses dan belum diterbitkan Dalam sidak tersebut, Dedi mendapat penjelasan bahwa dokumen Amdal masih dalam proses perbaikan dan belum diterbitkan. Kajian awal disusun konsultan dari Jakarta, sedangkan DLH melibatkan pakar pembanding, termasuk dari ITB.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat Adi Komar mengatakan, pembangunan proyek tersebut dihentikan karena sejumlah dokumen dan persyaratan belum tuntas. Dokumen yang dimaksud antara lain Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Dihentikan sementara sejak kemarin, Senin (28/9/2026) ketika Pak Gubernur sidak langsung ke lokasi proyek,” ujar Adi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/9/2026). Diketahui, proyek BDx dibangun di atas lahan 8.000 meter persegi dalam kawasan pengembangan seluas 11 hektare.
Kawasan tersebut direncanakan terdiri dari enam gedung dengan kapasitas hingga 640 MW. Fase pertama gedung pertama ditargetkan beroperasi pada awal 2027. (SG)
