Jakarta, Frekuensi Informasi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat ke Panglima TNI Agus Subiyanto terkait dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dalam kasus korupsi Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Benar, KPK sudah mengirimkan surat ke Panglima TNI, kemarin,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dihubungi wartawan, Rabu (21/10/2026).
Sebelumnya, KPK mengatakan, sudah menjelaskan peran mantan Kepala BNPB Suharyanto dalam kasus dugaan korupsi penggunaan DSP kebencanaan BNPB ke Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI).
Taufik mengatakan, saat itu, unit penyidikan Puspom TNI ikut hadir saat KPK menjelaskan kondisi penanganan perkara tersebut sehingga sudah ada pemahaman untuk menindaklanjuti kasus tersebut dengan bersurat kepada Panglima TNI karena Suharyanto berstatus TNI aktif.
Taufik mengatakan, Puspom TNI juga ikut mendampingi KPK saat dilakukan penyegelan di kantor BNPB. Pemasangan segel dilakukan bersama-sama dengan puspom TNI. Artinya mendampingi, karena penegakan hukum akan dilakukan KPK,.
Taufik memastikan, terkait peran-peran TNI aktif dalam kasus ini akan ditindaklanjuti dalam proses penyidikan. “Kemudian terkait dengan peran-peran dari beberapa pihak TNI aktif seperti apa, ya nanti kita akan kembangkan lebih jauh dalam proses penyidikan yang sudah ditetapkan ke depan,” ucap dia.
Untuk diketahui, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa terkait dana suap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Rabu (14/10/2026). Salah satu tersangka adalah adik sekaligus Tenaga Ahli eks Kepala BNPB Suharyanto, Bima Setyawan.
Selain Bima, KPK juga menetapkan empat tersangka lainnya, masing-masing: Kasubdit pengelolaan bantuan dan kedaruratan BNPB sekaligus PPK Gabriel Purwaka Sigit, Tenaga ahli Kepala BNPB Suharyanto Richard Erlangga, dan dua pihak swasta yakni: Gery P dan Syifa NG. (Joe)
