Jakarta, Frekuensi Informasi – Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara teratur, berarti siWP (wajib pajak) telah berkontribusi dalam pembangunan berbagai sektor, khususnya di daerah. Selain PKB, pemilik kendaraan juga harus membayar SWDKLLJ saat membayar pajak kendaraan tahunan.
Pembayaran PKB tersebut juga mencakup Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta pengesahan STNK tahunan/Obsen PKB. Besaran PKB yang dibayarkan setiap kendaraan juga tidak selalu sama. Nilainya dihitung berdasarkan pengenaan PKB dan tarif yang berlaku.
Lantas, setelah dibayarkan masyarakat, ke mana uang pajak kendaraan tersebut digunakan pemerintah?
Berdasarkan penjelasan Pusdatin Bapenda kepada Kompas.com, Sabtu (26/9/2026), khusus di DKI Jakarta, penggunaan sebagian penerimaan PKB telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pajak Kendaraan:
Penggunaan hasil penerimaan PKB atau earmarking diatur dalam BAB II tentang Pajak, Bagian Kedua Belas mengenai Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan. Dalam aturan tersebut, hasil penerimaan PKB dialokasikan paling sedikit 10 persen.
Ketentuan itu mengacu pada bagian pengalokasian pajak daerah yang merupakan turunan dari Pasal 86 UU HKPD dan PP 35/2023.
Dana tersebut wajib dibelanjakan atau dianggarkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk dua kebutuhan, yakni:
– Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan
– Peningkatan moda dan sarana transportasi umum massal
Artinya, tidak seluruh penerimaan PKB masuk ke satu pos penggunaan tertentu. Namun, untuk bagian yang telah ditentukan melalui earmarking, pemerintah daerah wajib mengalokasikannya sesuai ketentuan yang berlaku.
PKB Jadi Pendapatan Daerah:
Selain memiliki alokasi khusus tersebut, PKB juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Penerimaan PKB digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah daerah dan pelayanan publik.
Artinya, tidak seluruh penerimaan PKB masuk ke satu pos penggunaan tertentu. Namun, untuk bagian yang telah ditentukan melalui earmarking, pemerintah daerah wajib mengalokasikannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
Sebagai bagian dari pendapatan daerah, penerimaan PKB turut mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dana yang masuk ke kas daerah digunakan bersama dengan sumber pendapatan daerah lainnya untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Tidak Semua Pembayaran di Samsat Masuk sebagai PKB Perlu diketahui, uang yang dibayarkan pemilik kendaraan saat melakukan pembayaran pajak tahunan tidak seluruhnya merupakan penerimaan PKB.
Dalam rincian pembayaran di Samsat terdapat beberapa komponen, antara lain PKB, SWDKLLJ, serta biaya administrasi STNK dan TNKB. Masing-masing penerimaan tersebut memiliki peruntukan dan penerima yang berbeda. Penerimaan PKB dan BBNKB menjadi bagian dari pendapatan pemerintah daerah, sedangkan SWDKLLJ disalurkan untuk dana kecelakaan lalu lintas jalan. Sementara biaya administrasi STNK dan TNKB merupakan penerimaan Polri.
SWDKLLJ untuk Korban Kecelakaan:
Selain PKB, pemilik kendaraan juga membayar SWDKLLJ. Dana ini bukan merupakan bagian dari penerimaan PKB karena digunakan untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan melalui Jasa Raharja. SWDKLLJ merupakan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan.
Dana tersebut digunakan untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan atau ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal:
Penerimaan daerah dari PKB juga dapat mendukung kegiatan pembangunan yang berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat. Misalnya, pembangunan dan pemeliharaan jalan dapat memperlancar mobilitas serta distribusi barang dan jasa.
Sementara itu, peningkatan moda dan sarana transportasi umum dapat membantu masyarakat mengakses tempat kerja, pusat kegiatan ekonomi, dan fasilitas publik. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur dan transportasi yang didukung dari anggaran daerah dapat memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi di daerah.
Memberikan Kepastian Hukum:
Selain digunakan untuk mendukung pendapatan dan pembangunan daerah, pembayaran PKB tepat waktu juga berkaitan dengan kepastian hukum bagi pemilik kendaraan. Membayar PKB tepat waktu berarti pemilik kendaraan telah memenuhi kewajiban sesuai peraturan yang berlaku. Pembayaran tersebut juga membantu memastikan data kendaraan tetap tercatat dalam sistem administrasi pemerintah.
Dengan memenuhi kewajiban tersebut, pemilik kendaraan dapat terhindar dari sanksi yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak.
Jadi, Uang Pajak Kendaraan untuk Apa?
Jadi, ketika pemilik kendaraan membayar pajak tahunan, uang yang dibayarkan tidak seluruhnya masuk kas negara/daerah sebagai penerimaan PKB. Ada komponen lain seperti SWDKLLJ dan biaya administrasi yang memiliki peruntukan berbeda, sementara sebagian penerimaan PKB telah ditentukan untuk pembangunan jalan dan transportasi umum. Di luar alokasi khusus tersebut, PKB menjadi bagian dari pendapatan daerah yang digunakan bersama sumber pendapatan lainnya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan anggaran yang berlaku. (M.A)
(Artikel Ini Telah Tayang di Kompas.com Edisi, 27 September 2026 dengan Judul: Kemana Aliran Uang Pajak Kendaraan yang Kita Bayar? Ini Penjelasannya)
