Jakarta, Frekuensi Informasi – Kementerian Pertahanan RI bersama Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat sedang menyiapkan markas TNI di perbatasan Samudra Hindia.
Rencana itu dibahas saat Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto menerima audiensi dari Bupati Nias Barat, Eliyunus Waruwu di ruang kerja Wamenhan, Kementerian Pertahanan RI, Jakarta Pusat, dikutip frekuensiinformasi.com, Minggu (13/9).
Donny Ermawan Taufanto dan Bupati Niad Barat, Eliyunus Waruwu membahas langkah strategis terkait penguatan pertahanan wilayah kepulauan serta pengembangan infrastruktur pertahanan dan pendukung di Kabupaten Nias Barat, Sumatra Utara.
Dalam pertemuan tersebut, Eliyunus mengatakan bahwa secara geografis, wilayah Nias Barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan memiliki sejumlah pulau terluar yang memiliki potensi strategis.
“Namun demikian, kondisi tersebut juga diiringi dengan tantangan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah maritim,” kata Eliyunus, dikutip dari siaran pers Biro Informasi Pertahanan Kemhan RI.
Sebagai bentuk dukungan, pemerintah Nias Barat telah menyiapkan lahan seluas 30 hektare yang diproyeksikan untuk pembangunan fasilitas dan markas TNI.
Di sisi lain, pemerintah Nias Barat juga memohon dukungan pemerintah pusat dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat, khususnya ketersediaan air bersih, peningkatan akses jalan serta penyediaan jaringan kelistrikan di wilayah kepulauan.
“Dukungan tersebut dinilai penting untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung penguatan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan kepulauan,” tulis siaran pers Biro Infohan Kemhan RI.
Sementara itu, Wamenhan Donny menekankan bahwa kehadiran satuan TNI tidak hanya berfungsi sebagai sabuk pengaman pertahanan atau safety belt, tetapi juga hadir untuk mengatasi kesulitan rakyat dan mendorong perputaran ekonomi daerah.
Wamenhan juga mendorong putra-putri terbaik Nias Barat untuk berkontribusi dalam pengabdian kepada negara, baik melalui jalur keprajuritan TNI maupun pendidikan di Universitas Pertahanan (Unhan).
Selanjutnya, Wamenhan akan meneruskan berbagai usulan yang telah disampaikan pemerintah Nias Barat tersebut kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk menjadi bahan pertimbangan dan tindak lanjut sesuai dengan kewenangan serta kebijakan yang berlaku. (LS)
