Jakarta, Frekuensi Informasi – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, dia kembali merombak atau melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Kamis (1/10/2026). Tidak tanggung-tanggung, ada 18 pejabat yang dilantik oleh Prabowo dalam reshuffle ketujuh selama masa pemerintahannya.
Pergantian kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (kapolri) menjadi yang paling disorot, Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo yang sudah 5 tahun menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara digantikan oleh Jenderal (Polisi) Suyudi Ario Seto yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
Listyo Sigit tidak serta merta tersingkir dari pemerintahan Prabowo, ia mendapatkan jabatan baru yakni kepala Kantor Staf Presiden (KSP) menggantikan Dudung Abdurachman yang dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam)
Reshuffle kali ini juga menandai posisi Menteri Luar Negeri (Menlu) kembali diduduki diplomat karir setelah Sugiono dipindahtugaskan menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menggantikan Pratikno.
Posisi Menlu kini diisi oleh Arrmanatha Nasir, seorang diplomat karir yang lama berkecimpung di Kemenlu hingga menduduki kursi Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) sejak Oktober 2024 lalu.
Selain itu, Prabowo juga melantik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sebuah nomenklatur baru di kabinet yang membuat Bahlil akan merangkap jabatan.
Rekan separtai Bahlil di Partai Golkar, Sarmuji, pun dilantik menjadi Menteri Perindustrian menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita yang sama-sama berstatus kader Golkar.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo juga masuk kabinet setelah dilantik menjadi Wakil Menteri Bidang Koordinator Perekonomian. Pejabat lain yang dilantik Prabowo adalah Komjen Dedi Prasetyo sebagai kepala Badan Reforma Agraria, Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri, Nurkholisih Ibnu Amman dan Lucky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan, Muhammad Soleh Mustafa menjadi Wakil Menteri Pertanian, Irwan Meilano menjadi Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diisi Aryanto Wibowo.
Prabowo juga melantik Ketua Ombudsman Republik Indonesia yang dijabat Nuzran Joher, serta Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Radian Syam.
Memperkuat kendali
Pengamat politik Populi Center Usep Seup Ahyar berpandangan, perombakan kabinet kali ini tidak bisa dipandang sebagai penyegaran semata, tetapi juga upaya Prabowo dalam menjaga keseimbangan politik sekaligus memperkuat kendalinya terhadap pemerintahan.
“Menurut saya, ini dominan keseimbangan politik,” kata Usep kepada wartawan.
Menurut dia, Prabowo sedang menuntaskan peralihan dari pemerintahan yang masih membawa banyak figur era Presiden ke-7 RI Joko Widodo menuju pemerintahan yang semakin menunjukkan karakter politiknya sendiri. Hal itu terlihat dari keputusan Prabowo yang mencopot Pratikno dari kursi Menko PMK, padahal Pratikno merupakan sosok yang punya posisi strategis pada era pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Sekretaris Negara.
“Pratikno adalah memori institusional satu dekade pemerintahan Jokowi. Melepasnya berarti memutus mata rantai simbolis paling penting dengan rezim sebelumnya,” ucap Usep.
Ia melanjutkan, upaya transisi itu juga Prabowo bukan dengan menyingkirkan seluruh figur lama, melainkan memindahkan mereka ke posisi baru.
Sebab, dengan cara itu, para pejabat tersebut tetap berada dalam pemerintahan, tetapi posisi dan keberlanjutan karier politik mereka semakin bergantung pada Prabowo.
“Pesannya kepada elite, kursi Anda aman sepanjang loyalitas Anda tidak perlu ditafsirkan,” kata Usep.
Ia berpandangan, jika reshuffle dilandaskan pada kinerja para menteri dan pejabat, seharusnya banyak masuk teknokrat sebagai figur baru. Namun, dalam reshuffle ini, Prabowo justru menggeser sejumlah figur yang sudah berada di lingkar kekuasaan ke posisi baru, antara lain Dudung dari KSP ke Menko Polkam, dan Sugiono dari Menlu ke Menko PMK.
“Memutar orang yang sama ke kursi berbeda adalah logika loyalitas, bukan logika kompetensi. Reshuffle yang berulang dalam kurang dari dua tahun juga menunjukkan kabinet ini dievaluasi tanpa indikator kinerja yang pernah dibuka ke publik,” kata Usep.
Reshuffle terbesar bila ditelusuri hampir dua tahun ke belakang, Prabowo memang kerap mengutak-atik susunan kabinetnya.
Namun, reshuffle pada Kamis kemarin merupakan yang terbesar dibandingkan enam peristiwa sebelumnya. Pada enam reshuffle sebelumnya, Prabowo hanya menggeser sejumlah pejabat dalam skala kecil.
Reshuffle pertama terjadi pada 19 Februari 2025, di mana Prabowo hanya mengganti posisi Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi dari Satryo Soemantri Brodjonegoro ke Brian Yuliarto.
Reshuffle kedua terjadi pada 8 September 2025, tak lama setelah kerusuhan di sejumlah kota pada Agustus 2026. Kala itu, Prabowo mencopot dan mengganti sejumlah posisi menteri yang strategis, antara lain Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Adito Ariotedjo.
Beberapa hari berselang, pada 17 September 2025, Prabowo kembali melakukan reshuffle untuk mengisi posisi yang sebelumnya kosong, antara lain, Menko Polkam dan Menpora, serta mengangkat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dan KSP yang baru. Pada reshuffle keempat, 8 Oktober 2025, Prabowo melantik Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Benyamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan.
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu juga beralih tugas karena dilantik menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Perombakan keenam kembali terjadi pada 27 April 2026 di mana terdapat enam perubahan posisi, antara lain di Menteri Lingkungan Hidup, kepala Bakom, dan KSP.
Adapun reshuffle ketujuh jatuh pada 17 September 2026 ketika Prabowo mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan menggantikannya dengan Suahasil Nazara yang menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak era Jokowi. (Joe)
(Artikel Ini Disadur dari Kompas.com Edisi, Jumat 2 Oktober 2026)
