Jakarta, Frekuensi Informasi – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, penurunan permukaan tanah di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa mencapai 5 cm-20 cm per tahun. Bahkan di sejumlah lokasi bisa mencapai 25 cm per tahun.
Kondisi tersebut diperparah oleh kenaikan permukaan air laut, sehingga meningkatkan ancaman terhadap masyarakat dan kawasan pesisir. Mengantisifasi hal tersebut kata AHY, pemerintah perlu melakukan intervensi untuk mengatasi kedua persoalan tersebut, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur perlindungan pantai dan penanaman mangrove.
Menurut AHY, penurunan permukaan tanah dan kenaikan permukaan air laut merupakan dua ancaman yang harus ditangani secara bersamaan agar dampaknya terhadap kawasan pesisir tidak semakin meluas.
AHY menjelaskan, upaya perlindungan Pantura Jawa dilakukan melalui kombinasi pembangunan infrastruktur keras dan pendekatan berbasis alam atau nature-based solution. Pendekatan tersebut mencakup penanaman mangrove, penggunaan hexbricks sebagai pemecah gelombang, serta rencana pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut
Dalam kegiatan di Timbulsloko, AHY menyebut penanaman mangrove direncanakan mencapai sekitar 200 hektar. “Nanti ada pembangunan tanggul pantainya. Baru tanggul lautnya belakangan,” ujar AHY.
Penggunaan HexBRIck ditujukan untuk memecah gelombang dan mengurangi energi air laut sehingga dapat membantu mengurangi risiko abrasi di kawasan pesisir. AHY juga menyebut, keterlibatan masyarakat dalam produksi hexbricks diharapkan dapat membuka peluang penghasilan tambahan bagi warga setempat.
AHY menegaskan, pembangunan Giant Sea Wall Pantura Jawa tidak hanya ditujukan untuk melindungi permukiman dari ancaman abrasi dan banjir rob. Menurut dia, perlindungan pesisir juga berkaitan dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi, termasuk kawasan industri, sentra pangan, dan koridor logistik yang berada di sepanjang Pantura Jawa.
Dirinya mengatakan, pelaksanaan pembangunan perlu memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat, khususnya nelayan.
AHY menambahkan, kegiatan di Desa Timbulsloko merupakan bagian awal dari gerakan perlindungan Pantura Jawa yang mencakup wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.
Pemerintah juga membutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk investor dalam dan luar negeri, untuk mendukung pendanaan pembangunan. AHY berharap, upaya perlindungan pesisir dapat mengurangi ancaman terhadap masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi di kawasan Pantura Jawa. (Joe)
