Kalsesl, Frekuensi Informasi – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua BEM Universitas Lambung Mangkurat,Kalimantan Satria Bima Agata, turut menghadiri unjuk rasa memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di kawasan Monumen Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).
Satria mengaku sengaja terbang ke Jakarta untuk menyuarakan keresahan masyarakat Kalimantan Selatan yang hingga kini masih hidup dalam kepungan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Satria, kabut asap yang pekat telah mengganggu hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Kalimantan, mulai dari aktivitas perekonomian hingga kegiatan belajar mengajar.
Ia juga menyoroti adanya korban jiwa akibat dampak kabut asap serta banyaknya warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Satria menambahkan, kondisi kabut asap juga berdampak pada jarak pandang di sekitar kampus tempatnya berkuliah. Pada siang hari, jarak pandang disebut hanya berkisar dua hingga lima kilometer akibat pekatnya asap.
Di tengah kondisi tersebut, ia menyayangkan kegiatan belajar mengajar yang masih berlangsung secara langsung. Menurut dia, kebijakan untuk meliburkan kegiatan belajar atau menerapkan pembelajaran jarak jauh belum diberlakukan secara penuh.
Atas kondisi itu, Satria datang ke Jakarta untuk menyampaikan langsung keresahan masyarakat Kalimantan kepada pemerintah pusat. Ia menilai, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat belum mampu menangani persoalan karhutla secara optimal sehingga masyarakat masih kesulitan mendapatkan udara bersih.
Satria juga mengkritik kunjungan sejumlah pejabat ke Kalimantan yang dinilainya belum membuahkan hasil nyata dalam penanganan karhutla. Menurut dia, meskipun presiden, wakil presiden, dan sejumlah menteri telah berulang kali berkunjung ke wilayah terdampak, kebakaran justru semakin meluas.
Ia mengatakan, kebakaran masih terus terjadi, baik pada pagi maupun malam hari. Halaman
Sementara itu, salah satu peserta aksi, Yusril (24), mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sebagai bencana nasional.
Menurut Yusril, pemerintah sudah seharusnya mengerahkan bantuan dan dukungan anggaran yang lebih besar karena penanganan karhutla hingga kini belum menunjukkan hasil yang memadai.
Ia juga meminta pemerintah tidak memandang korban jiwa akibat karhutla sekadar sebagai angka. Menurut dia, dampak kebakaran dan kabut asap terhadap keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian serius. (Joe)
